GAMBARAN UMUM DINAS

 

 

                Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang, dimana dinyatakan bahwa Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Semarang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melakasanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta mempunyai fungsi :

 

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social, penyandang masalah social, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan pembinaan hubungan industrian dan pengawasan ketenaga kerjaan.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang social, tenaga kerja dan transmigrasi.
  3. Pembinaan dan pelaksanakan tugas bodang pemberdayaan potensi, sumber kesejahteran social, pelayanan penyandang masalah kesejahteraan social, pelatihan dan penempatan tenga kerja dan transmigrasi dan pembinaan hubungan industrian dan pengawasan ketenagakerjaan.
  4. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Bupati.

 

  1. Urusan Sosial

Dalam Penyelenggaraan Urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah sosial, pada tahun 2013 sasaran pembangunan sosial dititik beratkan pada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penanganan PMKS, dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS yaitu melalui Pelaksanaan Komunikasi,Informasi Edukasi , Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

  • Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Sosial pada Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat,  adalah:

  • Dinas, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin.
  • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan:
  • Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabiltasi kesejahteraan sosial bagi PMKS;
  • Penyusunan Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  • Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa;
  • Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV/AIDS
  • Bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.
  • Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan:
  • Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma;
  • Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.
  • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan:
  • Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat;
  • Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
  • Sekretariat Daerah – Bagian Kesejahteraan Sosial
  • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
  • Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
  • Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
  • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan Penyaluran santunan kematian.
  • Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan, dengan kegiatan Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan.
  • Permasalahan dan Solusi
  • Permasalahan

  Permasalahan Urusan Sosial yang terjadi adalah sebagai berikut:

  • Kurangnya partisipasi masyarakat, termasuk dunia usaha dalam penanganan PMKS.
  • Masih tingginya ketergantungan PMKS terhadap bantuan sosial dari Pemerintah.
  • Masih terbatasnya Balai Rehabilitasi Sosial yang menampung PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar).
  • Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

 

  • Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:

  • Mengadakan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan CFCD Kabupaten  Semarang.
  • Pembinaan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS agar dapat hidup mandiri;
  • Penambahan Balai Rehabilitasi Sosial atau penambahan kapasitas penampungan PGOT.
  • Mengoptimalkan  Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial. dan Memberdayakan TKSK ( Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan ) yang ada di setiap Kecamatan

 

 

  1. Urusan Ketenagakerjaan

Selama beberapa periode kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang masuk dalam kondisi untuk diperhatikan secara serius, pengentasan pengangguran dan kemiskinan diperkirakan masih memerlukan waktu yang panjang selain itu masalah kesempatan kerja yang terbatas juga menjadi masalah yang perlu pemecahan karena merupakan kunci dalam penyerapan tenaga kerja sehingga akan berpengaruh langsung terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan.

  • Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui program dan kegiatan, sebagai berikut :

  • Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan:
  • Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
  • Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat.
  • Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan berupa  penyebarluasan  informasi bursa tenaga kerja.
  • Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan:
  • Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja;
  • Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industria;
  • Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosialketenagakerjaan;
  • Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
  • Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja;
  • Fasilitasi penentuan dan pelaksanaan upah minimum;
  • Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan.
  • Permasalahan dan Solusi
  • Permasalahan

Permasalahan yang terkait dengan Urusan Ketenagakerjaan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

  • Masih tingginya angka pengangguran
  • Masih rendahnya ketrampilan para pencari kerja
  • Masih rendahnya pemahaman tenaga kerja terhadap peraturan perundang-undangan bidang  Ketenagakerjaan yang berlaku;
  • Kurangnya kesadaran pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan ketenagakerjaan.
  • Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan dibidang hubungan industrial, Jamsostek, keselamatan dan kesehatankerja (K-3) dan Norma Ketenagakerjaan, karena keterbatasan jumlah SDM.
  • Solusi

Atas permasalahan tersebut, maka solusi yang telah dilakukan adalah :

  • Peningkatan kesempatan kerja melalui Kegiatan Penyebar luasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri.
  • Meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja melaui kegiatan Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja.
  • Mengadakan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha.
  • Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang intensif antara unsur pekerja dan pengusaha.
  • Mengoptimalkan SDM yang ada.dengan mengikutkan Bimbingan teknis di Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Kementrian Tenaga Kerja.

 

  1. Urusan Transmigrasi

Kebijakan program pembangunan ketransmigrasian merupakan bagian dari pada kebijakan program pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang yang secara umum diarahkan pada pembangunan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta dalam rangka mempercepat pengentasan masalah kemiskinan dan pengangguran serta upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang dilakukan melalui Program Transmigrasi. Peminat mengikuti transmigrasi di Kabupaten Semarang masih besar, hal ini dikarenakan semakin sempitnya kesempatan kerja dan menurunnya lahan garapan produktif di pedesaan karena terjadinya alih fungsi.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program transmigrasi dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Semarang. dengan harapkan animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi yang cukup besar dilandasi oleh pemahaman yang benar dan kesiapan skill yang memadai.

Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan transmigrasi tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui :

  • Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan berupa :
  • Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar urusan dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi;
  • Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.
  • Program Transmigrasi Lokasl, dengan kegiatan berupa :
  • Penyuluhan Transmigrasi Lokal
  • Pelatihan Transmigrasi Loka

 

 

  • Permasalahan dan Solusi
  • Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan ransmigrasi,  yaitu:

  • Animo dan pendaftar sangat banyak sedangkan kuota terbatas;
  • Belum adanya kepastian jadwal pemberangkatan bagi calon transmigran dan minimnya frekuensi pemberangkatan;
  • Masih rendahnya skill bagi calon transmigran yang kebanyakan hanya berpendidikan SD dan SLTP;

 

  • Solusi :

Solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan Urusan Transmigrasi, antara lain:

  • Mengadakan koordinasi secara intens ke Pemerintah Pusat Untuk Penambahan kuota.
  • Mengadakan komunikasi dan koordinasi secara intens ke Pemerintah Pusat Untuk kepastian jadwal pemberangkatan.
  • Mengadakan pelatihan dan pembekalan awal sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan.

 

 

.

 

 

Kepala Dinas


Soemardjito, SH. MM
(Pembina Utama Muda)

Link Pengadaan

Login Form

We have 41 guests and no members online